Home | Webmail | Mailadmin | Nota Dinas Bookmark & Share This

Ruang Publik

Tempat publik menyampaikan opini maupun pengaduan tentang layanan yang dialaminya More

Ruang Pelaku Bisnis

Ruang dimana para pelaku bisnis dapat menyampaikan opini, gagasan, atau pun artikel terkini  More

Ruang Pemerintah

Ruang untuk pemerintah mengumumkan kebijakan maupun isu kebijakan yang sedang berkembang More

Ruang Regulator

Ruang dimana regulator menginfokan regulasi yang baru terbit atau pun berdiskusi tentang isu-isu regulasi yang berkembang More

Ruang Bersama

Ruang dimana semua pemangku kepentingan dapat berdiskusi tentang permasalahan yang sedang atau akan dihadapi bersama More

Kominfo Mengesahkan PM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan

E-mail Print PDF

Saat ini Kementerian Komunikasi dan informatika telah mengesahkan Permenkominfo No 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Jasa Pelanggan Telekomunikasi. PermenkominfoNo 12 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari pelaksanaan registrasi pelanggan yang telah di launching pada tanggal 15 Desember 2015 lalu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran BRTI Nomor 326/BRTI/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pelaksanaan Registrasi Pelangan Prabayar.

 

Permernkominfo Nomor 12 tahun 2016 ini berisi tentang kewajiban melakukan registrasi pelanggan kartu perdana pra bayar. Registrasi pelanggan kartu perdana prabayar wajib dilakukan oleh penjual kartu perdana prabayar yang telah memiliki identitas (ID) yang dikeluarkan oleh penyelenggara telekomunikasi melalui perangkat penerima (handset) penjual kartu perdana prabayar atau melalui perangkat penerima (handset) calon pelanggan dengan cara memasukkan identitas (ID) penjual dan data calon pelanggan.

Registrasi pelanggan kartu prabayar terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kartu identitas calon pelanggan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar), dilanjutkan dengan pengisian nomor identitas, nama, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap tempat tinggal calon pelanggan.

Sehubungan dengan itu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Kominfo juga menjalin kerjasama dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Kominfo Nomor: 471.12/300/SJ dan Nomor: 32/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2013 te ntang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Layanan Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2013.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah dilakukan pada tanggal 22 September 2014 dengan 4 (empat) operator yaitu PT Telkom, PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2015, menyusul 5 (lima) operator lainnya yaitu: PT XL Axiata Tbk, PT Hutchinson 3 Indonesia, PT Smartfren Telecom, PT Smart Telecom, dan PT Bakrie Telecom. Selain penyelenggara telekomunikasi, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) juga ikut serta dalam kerjasama ini untuk ikut memanfaatkan data kependudukan.

PKS tersebut mengatur hak dan kewajiban Pengelola (Ditjen Dukcapil) dengan Instansi Pengguna (Kementerian Kominfo dan Penyelenggara Telekomunikasi) terkait pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan E-KTP. BRTI menghimbau agar dalam pelaksanaan registrasi pelanggan prabayar menggunakan NIK agar data calon pelanggan dapat langsung divalidasi dengan database penduduk berdasarkan NIK yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil sehingga dapat dipastikan kebenarannya.

 

Last Updated ( Thursday, 25 August 2016 11:33 )  
You are here: Home