Pengguna HKT Akan Terima Notifikasi Bertahap Soal IMEI, Waspadai Penipuan

Kebijakan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) mulai diberlakukan sejak tanggal 18 April 2020.

Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, dalam masa percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19, pengguna perangkat HKT (handphone, komputer genggam dan tablet) akan mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan mengenai status IMEI secara bertahap dari operator seluler yang digunakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) minggu.

Para pengguna HKT yang saat ini sedang aktif digunakan tidak perlu melakukan registrasi individual. Setiap pengguna HKT dapat tetap mengikuti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau menjalankan physical distancing tanpa perlu khawatir atas pemberlakuan pembatasan IMEI.

Menurut Ismail, pelaksanaan pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI berlaku ke depan. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir kerena perangkat yang sudah digunakan dan tersambung ke Jaringan seluler sebelum 18 April 2020 tidak akan terdampak meski tidak terdaftar dalam database IMEI.

“Perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak.”

Sesuai PM Kominfo No. 1/2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI, perangkat yang tidak memenuhi syarat atau ilegal akan dibatasi tersambung ke jaringan bergerak seluler.

Jika masyarakat akan melakukan pembelian HKT secara offline setelah tanggal 18 April 2020, Kementerian Kominfo mengimbau agar memastikan perangkat memiliki IMEI yang sah dan dapat diaktifkan dengan SIM card sebelum melakukan pembayaran. Jika melakukan pembelian secara online, marketplace memiliki kewajiban memberikan jaminan sampai perangkat diterima dan dapat digunakan pembeli, dapat berupa refund atau penggantian barang.

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kominfo melaksanakan pembatasan IMEI agar tata niaga perangkat HKT menjadi lebih sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk melindungi masyarakat dari perangkat yang tidak aman dan berkualitas.

Pernyataan selengkapnya dapat disimak melalui siaran pers Kominfo di sini

Waspadai Penipuan

Sementara itu, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna Murti mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan waspada terhadap SMS jebakan atau penipuan IMEI yang mengatasnamakan Kominfo. Saat ini pihaknya sedang menelusuri kasus tersebut.

"Kami sedang koordinasikan internal Kominfo untuk ditindaklanjuti. Bisa saja ada orang yang memanfaatkan dengan maksud tidak baik," jelas Ketut seperti dikutip Kumparan di sini

Ketut juga mengingatkan bisa melaporkan SMS spam, penipuan atau jebakan yang bisa menimbulkan kerugian ke BRTI. Nomor pengirim SMS tersebut akan diblokir oleh pihaknya.

“Untuk SMS fraud ini kami akan ingatkan pelanggan agar berhati2 dan melaporkan hal-hal yang dianggap fraud atau tidak benar ke nomor 159 atau ke twitter @aduanbrti. Nomor-nomor pengirim spam tadi langsung akan diblok,” tambah Ketut.

Masyarakat tetap ingat bahwa SMS notifikasi IMEI yang resmi memiliki tanda nama pengirimnya tertulis KOMINFO, bukan nomor telepon dari operator seluler. Kemudian, isi pesan harus diteliti lagi.

Sumber :

  1. https://www.kominfo.go.id/content/detail/25910/siaran-pers-no-58hmkominfo042020-tentang-pengendalian-imei-mulai-18-april-2020-pengguna-hkt-akan-terima-notifikasi-bertahap/0/siaran_pers
  2. https://kumparan.com/kumparantech/waspada-jebakan-sms-imei-hp-tidak-terdaftar-dari-nomor-kominfo-palsu-1tI4Ib7UbXz

Industri Telekomunikasi Dukung Penanganan Covid-19

Para penyelenggara telekomunikasi mendukung upaya pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona (Covid-19). Para penyelenggara bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengampanyekan kewaspadaan terhadap penyebaran virus tersebut.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Infomatika Kementerian Kominfo, Ahmad M. Ramli meminta operator seluler untuk meningkatkan kapasitasnya dan melakukan promo-promo kepada masyarakat untuk mendapatkan peningkatan kewaspadaaan.

Kementerian Kominfo bersama operator telekomunikasi melakukan promosi dan kampanye kewaspadaan atas Covid-19, katanya dalam Rapat Bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan perwakilan penyelenggara layanan telekomunikasi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (16/03/2020).

Sebagai tindak lanjutnya, mulai hari ini, Selasa (17/03/2020) pesan SMS Broadcast sudah bisa diterima publik melalui perangkat seluler. Menurut Dirjen Ramli operator seluler juga telah memberikan layanan gratis untuk nomor-nomor panggilan darurat seperti 112 dan 117. "Kami akan melakukan pengukuran terhadap kualitas layanan telekomunikasi untuk menghindari penurunan kualitas layanan pada saat keadaan darurat saat ini," tandasnya.

Bahkan, bersama pemangku kepentingan, saat ini Kementerian Kominfo juga berusaha menekan sebaran hoaks berkaitan dengan Covid-19. "Selain itu, Kominfo telah melakukan upaya untuk menekan peningkatan hoaks yang beredar di masyarakat," jelas Dirjen PPI.

Pemerintah juga telah membuat protokol informasi publik berkaitan dengan Virus Corona (Covid-19). Guna mencegah penyebaran dan antisipasi dampak penyebaran Covid-19. Rapat itu dihadiri pula oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Kepala Pusat Data Kementerian Kesehatan Didik Budijanto, serta perwakilan penyelenggara telekomunikasi seluler dan fixed broadband serta WhatsApp Indonesia.

Terkait dengan itu, guna mendukung penanganan penyebaran Covid-19, Kementerian Kominfo bersama pemangku kepentingan telekomunikasi di Indonesia tengah menyiapkan mekanisme tracking dan protokol penyebaran informasi publik melalui layanan pesan instan.

Menurut Dirjen Ramli, Kementerian Kominfo bersama operator telekomunikasi mendukung penuh pelaksaan tracking melalui layanan seluler untuk membantu petugas kesehatan mencegah penyebaran Covid-19. "Kementerian Kominfo bekerjasama dengan operator seluler akan mendukung dan melaksanakan SOP terkait tracking," jelasnya.

Selengkapnya dapat dibaca di sini

 

Operator Telekomunikasi Tambah Bandwidth untuk Dukung Penanganan Covid-19

Operator telekomunikasi mendukung pelaksanaan himbauan pemerintah agar masyarakat bekerja, belajar, beribadah dan beraktivitas dari rumah antara lain dengan menambah kapasitas bandwidth.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Kominfo beserta Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyelenggara Platform Digital siap mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo agar masyarakat dapat bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah.

"Menindaklanjuti arahan Presiden kami sepakat mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk mendukung masyarakat agar bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah atau saat ini dikenal dengan social distancing," ujar Menteri Johnny dalam Konferensi Pers Dukungan Sektor Kominfo untuk Penanganan Covid-19 di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Senin (16/03/2020).

Menurut Menteri Johnny Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyelenggara Platform Digital secara bersama-sama memberikan dukungan dan komitmen dalam mendukung kebijakan Presiden dalam mengatasi Pandemi Covid-19.

Bentuk dukungan itu, di antaranya dengan penyediaan bandwidth dan kualitas layanan yang baik, penangkalan berita hoaks, maupun insentif lainnya.

Menteri Kominfo mengapresiasi semangat pemangku kepentingan sektor Kominfo untuk mengakhir Pandemi Covid-19. "Saya berterimakasih kepada pimpinan perusahaan yang dengan semangat bersama untuk hadir di Kominfo dengan tujuan bersama memastikan mengakhiri penyebaran Covid -19," ungkapnya.

Pada hari Minggu (15/03/2020), Presiden Joko Widodo menyampaikan  kebijakan Pemerintah mengenai peningkatan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 bisa dihambat. “Dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, bersatu padu, dan bergotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 ini bisa tertangani dengan maksimal,” ujar Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat.

Hadir dalam konferensi pers mendamping Menteri Kominfo, Sekjen ATSI Marwan O. Bassir, Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Ardiansyah, Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro, dan Dirut SmartFren Merza Fachys.

Selengakpnya dapat dibaca di sini

Pengendalian IMEI Menggunakan Skema White List

Pemerintah memilih menggunakan skema white list dalam pengaturan pengendalian IMEI yang direncanakan berlaku mulai 18 April 2020. Skema ini dipilih untuk memastikan perlindungan konsumen perangkat telekomunikasi dalam membeli dan menggunakan perangkat dan memberikan kepastian hukum kepada operator telekomunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperind), Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, beserta seluruh operator seluler berkomitmen untuk mencegah peredaran perangkat telekomunikasi ilegal yang merugikan masyarakat, industri, operator, dan negara melalui pengendalian IMEI.

Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jumat (28/2) yang dihadiri oleh Dirjen Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Infromatika (SDPPI) Kominfo Ismail MT, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Dirjen Perdagangan Luar Negri Indrasari WisnunWardhana, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi Elektronik (ILMATE) Kemenperind Haryanto dan Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys.

Pengendalian IMEI dilaksanakan untuk memastikan perlindungan konsumen perangkat telekomunikasi dalam membeli dan menggunakan perangkat yang sah (legal) dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menyambungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.

Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan proses pembatasan penggunaan perangkat bergerak yang tersambung melalui jaringan seluler melalui pengendalian IMEI sesuai dengan peraturan 3 kementerian yang berlaku, yaitu terhitung mulai tanggal 18 April 2020 dengan skema White List yaitu proses pengendalian IMEI secara preventif agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya.

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk membeli perangkat cell phone (ponsel), komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang legal. Pastikan untuk kritis dan cerdas (Know Your Mobile) dengan melakukan pengecekan IMEI di situs web Kemenperin (imei.kemenperin.go.id) sebelum melakukan pembelian perangkat HKT baik melalui toko maupun online.

Regulasi ini berlaku ke depan, sehingga bagi masyarakat yang saat ini perangkatnya sudah aktif meski tidak terdaftar di Kemenperin tidak perlu resah. Perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April 2020 akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak ingin digunakan lagi atau telah rusak. Tidak diperlukan registrasi individual.

Masyarakat yang membawa perangkat HKT dari luar negeri atau memesan perangkat dan dikirim dari luar negeri setelah tanggal 18 April 2020 agar dapat digunakan di Indonesia maka wajib mendaftarkan IMEI perangkat tersebut melalui sistem aplikasi yang akan disiapkan.

Kebijakan ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemblokiran perangkat yang hilang dan/atau dicuri melalui operator seluler masing-masing, sehingga diharapkan dapat menurunkan tindak pidana pencurian perangkat HKT.

Kebijakan ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemblokiran perangkat yang hilang dan/atau dicuri melalui operator seluler masing-masing, sehingga diharapkan dapat menurunkan tindak pidana pencurian perangkat HKT.

Selengkapnya dapat dilihat di sini

Siaran Pers Kemkominfo No.03/HM/KOMINFO/01/2020

Jakarta (08/01/2020) – Hujan lebat yang melanda sebagian wilayah di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) pada malam pergantian tahun 2019 mengakibatkan bencana banjir di beberapa wilayah tersebut.

Untuk menghindari hantaran aliran listrik yang mungkin terjadi pada genangan air yang masih belum surut, Perusahaan Listrik Negara (PLN) memutuskan untuk melakukan pemadaman listrik sementara dan mengakibatkan beberapa site seluler mengalami gangguan.

Dalam Surat Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) No.03/HM/KOMINFO/01/2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan bahwa pada 1 Januari 2020 dari total 22.867 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Jabodetabek, sekitar 10,7 persen tidak berfungsi akibat banjir.

“Kalau di bidang telekomunikasi, di awal hari bencana banjir tanggal 1 itu memang dari 22,867 BTS di Jabodetabek ini, 10,7% itu tidak berfungsi, karena power supply, listriknya yang tidak tersedia akibat banjir,” kata Johnny.

Berdasarkan laporan terakhir , Selasa (7/1/2020), Menteri Johnny memaparkan bahwa 99,8% BTS telah berfungsi secara normal sehingga layanan akses telekomunikasi kembali digunakan masyarakat.

Namun demikian, masyarakat masih dapat menggunakan layanan seluler untuk berkomunikasi meskipun beberapa site seluler di beberapa wilayah tersebut mati karena site tersebut memiliki sumber listrik cadangan (backup power) dan operator seluler tersebut mengerahkan baterai candangan bergerak (mobile backup power) atau portable genset. Sementara itu, site yang down dapat di-cover oleh site sekitarnya.

Kementerian Kominfo akan terus melakukan monitoring terhadap jaringan telekomunikasi dan meminta operator seluler untuk mengerahkan segala upaya untuk melakukan pemulihan terhadap site seluler yang masih down dengan menggunakan genset sehingga dapat berfungsi kembali secara normal meskipun PLN masih memutuskan jaringan listrik dikarenakan kondisi masih belum aman.

Lampiran Rekap Site Down Tanggal 02 s.d. 07 Januari 2020

(https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/Update%20bencana%20banjir%20jabodetabek_7%20Jan2020_09.00.pdf)

Sumber : Siaran Pers Kemkominfo No.03/HM/KOMINFO/01/2020

(https://www.kominfo.go.id/content/detail/23691/siaran-pers-no03hmkominfo012020-tentang-update-dampak-bencana-banjir-jabodetabek-terhadap-infrastruktur-dan-layanan-telekomunikasi-per-7-januari-2020/0/siaran_pers)

image